Liputan6.com, Jakarta: Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (18/5), menyampaikan hasil kajian potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji ke Komisi VIII DPR RI.
Tuesday, May 18, 2010
Sunday, May 16, 2010
"ONH Naik, Menteri Dan Dirjennya Harus Turun Jabatan"
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Anggota Komisi VIII Muhammad Baghowi mensinyalir adanya mafia jenis baru. Mafia ini adalah mafia haji yang bermain menggelembungkan biaya perjalanan haji (BPIH).
Pernyataan Baghowi Bernuansa Fitnah
Jakarta, CyberNews. Menteri Agama H Suryadhrama Ali menilai pernyataan anggota Komisi VIII DPR RI M baghowi bernuansa fitnah.
ONH Naik, Menteri Dan Dirjennya Harus Turun Jabatan
Anggota Komisi VIII Muhammad Baghowi mensinyalir adanya mafia jenis baru. Mafia ini adalah mafia haji yang bermain menggelembungkan biaya perjalanan haji (BPIH). “Sepertinya sudah tercium bau tidak sedap kemungkinan adanya mafia haji.
Friday, May 14, 2010
PERHUTANI GROBOGAN SOSIALISASI SDH
Purwodadi Tlp 0192 421020 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola Sumberdaya Hutan (SDH) di Kabupaten Grobogan sejak tahun 1972 kecuali hutan konservasi.
OPTIMALISASI MEMERANGI NARKOBA DI GROBOGAN
Semua elemen masyarakat dari berbagai umur,lapisan social ekonomi dan kalangan pendidik dapat terlibat dan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
Monday, May 10, 2010
Pangdam minta anggota TNI jaga netralitas
Grobogan (Espos)– Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Budiman mengakui, pihaknya hanya bisa membantu tenaga dan pemikiran dalam pembangunan bangsa.
WargaDusun Padas Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus Grobogan Kembali Menambang Sumur Minyak Tua
GROBOGAN - Penambangan kembali di sumur minyak tua blok Bapo Gabus dilakukan masyarakat Dusun Padas Desa Bendoharjo Kecamatan Gabus beberapa waktu terakhir.
Saturday, May 8, 2010
1.005 Siswa SMP Mengulang UN
GROBOGAN - Sebanyak 1.005 siswa SMP di Kabupaten Grobogan terpaksa mengulang Ujian Nasional (UN) pada 17-20 Mei 2010 mendatang.
Friday, May 7, 2010
Dewan Desak Tower Tak Berizin Dibongkar
GROBOGAN - DPRD Kabupaten Grobogan mendesak Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan membongkar tower seluler Telkomsel tidak berizin di Desa Gabus Kecamatan Gabus.
SKPD Belum Laporkan Kegiatan DBHCHT
GROBOGAN- Bagian Perekonomian Pemkab Grobogan sebagai kesekretariatan pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), hingga kini, masih menunggu laporan tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Wednesday, April 21, 2010
Prihatin atas maraknya honorer siluman DPRD Grobogan ancang-ancang bentuk pansus
GROBOGAN - Beberapa pihak menyorot maraknya ”pegawai siluman” alias tenaga honorer di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kondisi ini mengundang keprihatinan kalangan DPRD Grobogan hingga muncul wacana bakal dibentuk panitia khusus (pansus) DPRD yang menangani masalah ini.
Sempit, jembatan darurat Ngaringan-Blora dikeluhkan
GROBOGAN - Jembatan darurat yang dibangun menggantikan Jembatan Kedung Kendil yang rusak di ruas Jalan Purwodadi- Blora, tepatnya di Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, saat ini sudah selesai dan bisa dilewati.
Thursday, March 11, 2010
Korupsi di Grobogan akan di usut Kajari
GROBOGAN- Penanganan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Grobogan dipastikan tidak akan berhenti sampai dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari kejaksaan. Tidak terkecuali penanganan kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.
’’Bila itu diproses di tingkat penyelidikan, seperti kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Gajahmada paket II (GM II), tentu saja terus berjalan dan tidak akan kami limpahkan ke penyidikan bila belum terpenuhinya beberapa unsur pidana,’’ kata Kajari Purwodadi Marthen Sempa Palopo didampingi Kasi Pidsus Ahmad Syahruddin SH, dan Kasi Intel Lilik Setyawan SH, Rabu (10/3).
Dia mengatakan, kasus dugaan korupsi proyek Jalan Gajahmada, belum sampai tahap penyidikan, seperti kasus proyek jalan lainnya yang sudah ditangani tim penyidik Kejari Purwodadi. Namun, ditegaskan Kajari, kasus tersebut saat praekspose di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng beberapa waktu lalu dinilai belum cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.
’’Kalimat belum itu, bukan berarti stop sama sekali. Nah, bila di kemudian hari kami temukan bukti baru yang bisa memenuhi unsur pidana, baru kami lanjutkan.
Perlu diketahui, untuk sebuah kasus korupsi, bisa saja hasil audit BPKP menyebutkan adanya kerugian negara, namun unsur melawan hukumnya tidak ada. Khusus Jl Gajahmada II, kami belum menemukan itu, bukan tidak menemukan lho ya,’’ ujar Kasi Intel Lilik Setyawan SH.
Setor Sebelumnya, kasus proyek peningkatan Jalan Gajahmada paket II tersebut sempat menjadi sorotan masyarakat. Sebab, proyek yang dikerjakan PT Lembu Karya itu diduga ada penyimpangan bestek. Dugaan tersebut dikuatkan hasil uji mutu laboratorium Fakultas Teknik (FT) Jurusan Teknik dan Lingkungan UGM, yang menyebutkan kualitas/ mutu beton hanya setara K175. Padahal sesuai buku kontrak, seharusnya K300.
Sesuai keterangan kejaksaan, dalam mengerjakan pembuatan beton jalan, PT Lembu Karya memesan dari PT Kadi Internasional dan PT Consmix.
Kejaksaan memang menemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis sehingga saat diaudit BPKP terdapat kerugian negara senilai Rp 377 juta. Namun pihak PT Lembu Karya, telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp 400 juta.
Seperti diketahui, Kejari Purwodadi saat ini sedang menangani empat perkara dugaan korupsi proyek jalan. Dari empat kasus tersebut, proyek peningkatan jalan Gubug-Jeketro, Kandangan-Tuko (PT Kharisma Cipta Tunggal), dan Jalan Gajahmada Paket I (PT Sukma Jaya) telah memasuki tahap penyidikan dan telah ditetapkan nama tersangka.
Satu kasus lainnya yaitu proyek peningkatan jalan Gajahmada paket II (PT Lembu Karya) dengan waktu mulai penanganan yang hampir bersamaan dengan tiga proyek jalan di atas saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Sementara itu, Presidium MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman mengatakan, pengembalian kerugian negara bukan berarti menyelesaikan kasus hukum yang bersangkutan. Bahkan, pengembalian kerugian negara itu mengindikasikan memang telah terjadi penyimpangan sebelumnya. Anggota DPRD Grobogan dari PKS, Ahmad Suudi, mengatakan, proses hukum di kejaksaan secara tidak langsung harus dikawal masyarakat supaya tetap objektif.(K11-90)
’’Bila itu diproses di tingkat penyelidikan, seperti kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Gajahmada paket II (GM II), tentu saja terus berjalan dan tidak akan kami limpahkan ke penyidikan bila belum terpenuhinya beberapa unsur pidana,’’ kata Kajari Purwodadi Marthen Sempa Palopo didampingi Kasi Pidsus Ahmad Syahruddin SH, dan Kasi Intel Lilik Setyawan SH, Rabu (10/3).
Dia mengatakan, kasus dugaan korupsi proyek Jalan Gajahmada, belum sampai tahap penyidikan, seperti kasus proyek jalan lainnya yang sudah ditangani tim penyidik Kejari Purwodadi. Namun, ditegaskan Kajari, kasus tersebut saat praekspose di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng beberapa waktu lalu dinilai belum cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.
’’Kalimat belum itu, bukan berarti stop sama sekali. Nah, bila di kemudian hari kami temukan bukti baru yang bisa memenuhi unsur pidana, baru kami lanjutkan.
Perlu diketahui, untuk sebuah kasus korupsi, bisa saja hasil audit BPKP menyebutkan adanya kerugian negara, namun unsur melawan hukumnya tidak ada. Khusus Jl Gajahmada II, kami belum menemukan itu, bukan tidak menemukan lho ya,’’ ujar Kasi Intel Lilik Setyawan SH.
Setor Sebelumnya, kasus proyek peningkatan Jalan Gajahmada paket II tersebut sempat menjadi sorotan masyarakat. Sebab, proyek yang dikerjakan PT Lembu Karya itu diduga ada penyimpangan bestek. Dugaan tersebut dikuatkan hasil uji mutu laboratorium Fakultas Teknik (FT) Jurusan Teknik dan Lingkungan UGM, yang menyebutkan kualitas/ mutu beton hanya setara K175. Padahal sesuai buku kontrak, seharusnya K300.
Sesuai keterangan kejaksaan, dalam mengerjakan pembuatan beton jalan, PT Lembu Karya memesan dari PT Kadi Internasional dan PT Consmix.
Kejaksaan memang menemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis sehingga saat diaudit BPKP terdapat kerugian negara senilai Rp 377 juta. Namun pihak PT Lembu Karya, telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp 400 juta.
Seperti diketahui, Kejari Purwodadi saat ini sedang menangani empat perkara dugaan korupsi proyek jalan. Dari empat kasus tersebut, proyek peningkatan jalan Gubug-Jeketro, Kandangan-Tuko (PT Kharisma Cipta Tunggal), dan Jalan Gajahmada Paket I (PT Sukma Jaya) telah memasuki tahap penyidikan dan telah ditetapkan nama tersangka.
Satu kasus lainnya yaitu proyek peningkatan jalan Gajahmada paket II (PT Lembu Karya) dengan waktu mulai penanganan yang hampir bersamaan dengan tiga proyek jalan di atas saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Sementara itu, Presidium MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman mengatakan, pengembalian kerugian negara bukan berarti menyelesaikan kasus hukum yang bersangkutan. Bahkan, pengembalian kerugian negara itu mengindikasikan memang telah terjadi penyimpangan sebelumnya. Anggota DPRD Grobogan dari PKS, Ahmad Suudi, mengatakan, proses hukum di kejaksaan secara tidak langsung harus dikawal masyarakat supaya tetap objektif.(K11-90)
Tanggapi Tudingan Susno, Polri Akan Bongkar Kasus Pajak Rp 25 M
Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji menyebut adanya kasus pajak senilai Rp 25 miliar yang diatur bekas anak buahnya. Menanggapi ini Polri pun akan menjawab tudingan Susno ini dengan melakukan tindakan.
"Yang jelas kalau ada penyimpangan dari anggota kita, kita harus bongkar," kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi usai acara pelatihan penanggulangan teror di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Ito, mengaku belum mendengar jelas perihal kasus pajak yang diatur oknum Polri seperti yang disebutkan Susno.
"Saya enggak tahu," tambahnya.
Sebelumnya, Susno menyebut adanya kasus dugaan korupsi perpajakan yang sempat 'diatur' oleh anak buahnya. Nilainya cukup tinggi, yakni Rp 25 miliar.
"Kalau nggak salah Rp 25 (miliar) apa Rp 17 (miliar), jelas itu besar sekali Rp 25 miliar," kata Susno usai acara bedah buku "Bukan Testimoni Susno' di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.
Lebih jauh Susno mengungkapkan, pada akhir 2009 ia sudah mendengar adanya kabar 'permainan' di kasus ini. Setelah diklarifikasi pada penyidiknya, jawaban yang diperoleh Susno berbelit-belit.
"Yang jelas kalau ada penyimpangan dari anggota kita, kita harus bongkar," kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi usai acara pelatihan penanggulangan teror di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (11/3/2010).
Ito, mengaku belum mendengar jelas perihal kasus pajak yang diatur oknum Polri seperti yang disebutkan Susno.
"Saya enggak tahu," tambahnya.
Sebelumnya, Susno menyebut adanya kasus dugaan korupsi perpajakan yang sempat 'diatur' oleh anak buahnya. Nilainya cukup tinggi, yakni Rp 25 miliar.
"Kalau nggak salah Rp 25 (miliar) apa Rp 17 (miliar), jelas itu besar sekali Rp 25 miliar," kata Susno usai acara bedah buku "Bukan Testimoni Susno' di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.
Lebih jauh Susno mengungkapkan, pada akhir 2009 ia sudah mendengar adanya kabar 'permainan' di kasus ini. Setelah diklarifikasi pada penyidiknya, jawaban yang diperoleh Susno berbelit-belit.
Tuesday, February 23, 2010
KPK: Kemana Bunga Uang Calon Jamaah Haji?
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan ada sekitar 600 ribu calon jamaah haji yang masih menunggu diberangkatkan alias masuk waiting list. Sebagian dari mereka sudah membayar penuh, sebagian atau sebatas uang muka.
Dukun Telanjangi Pasien, Lalu Direkam
SURABAYA POST -- ZL (35 tahun), warga Desa Karpote, Kecamatan Blega, Bangkalan, yang berprofesi sebagai dukun, memperdayai pasien yang berobat padanya.
Saturday, February 20, 2010
Friday, February 19, 2010
Mayat Disodomi, Lalu Dimutilasi
Jakarta – Kejahatan sadis mewarnai awal tahun 2010 di Jakarta. Ardiansyah, 8 tahun, dibunuh dan mayatnya dipotong-potong oleh pedagang asongan yang juga koordinator pengamen, Baikuni alias Babe, 48 tahun. Sadisnya, sebelum memutilasi, pengasong asal Magelang, Jawa Tengah itu lebih dahulu menyodomi mayat Ardiansyah.
Mau Dikubur "Mayat" Hidup Lagi
Bogota - Para pekerja tempat pemakaman di Cali, Kolombia, Kamis (18/2) terkejut setengah mati. Seorang perempuan berusia 45 tahun yang siap-siap mereka kuburkan, tiba-tiba bernafas dan bangkit. Bagai adegan film, orang-orang yang kaget dan takut semburat ke segala arah.
